makna negara dan kebangsaan bagi kepemimpinan nasional

wawasankebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, NamunSoekarno khawatir akan terjadi bentrokan fisik antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang maka diputuskan bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di rumah kediaman Soekarno, yakni jalan Pegangasaan Timur No. 56 Jakarta pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 wib. Wawasankebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia. Maknaproklamasi kemerdekaan di bidang sosial, hal ini berarti segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Tidak ada perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Hanya ada satu kata, yakni Indonesia. 2. Bidang Politik Kepemimpinannasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di s eluruh wilayah nusantara. Kepemimpinan nasional tersebut memerlukan Site De Rencontre Suisse Pour Ado. INDONESIA yang sedemikian luas wilayahnya dan beragam budaya serta agamanya membutuhkan sosok pemimpin yang punya wawasan kebangsaan dan mampu memberdayakan masyarakatnya. Kita pernah memiliki sosok Presiden Soekarno yang dikenal sebagai solidarity maker dan nation builder. Lalu, Pak Harto yang waktu itu dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Ada pula yang menyebutnya market builder. Pengganti selanjutnya mengusung jargon dan agenda baru yaitu demokratisasi yang dimulai oleh Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Pak SBY. Dalam suasana sosial-politik seperti saat ini, mungkin sosok presiden yang diperlukan mirip kapten sepak bola yang berperan sebagai play-maker. Peran kapten kesebelasan adalah memberdayakan dan menyinergikan para pemain sehingga serangan berlangsung solid, terarah, dan efektif. Namun, perlu dicatat, sehebat apa pun play-maker, jika pemain lainnya tidak berkualitas, serangan juga akan tumpul. Jadi, sangat diperlukan sebuah team-work yang bagus dengan leadershipandal. Demikianlah, hari-hari ini masyarakat sudah mulai menimbang- nimbang siapakah yang tepat menjadi presiden pada Pemilu 2014 nanti, yang memiliki wawasan kebangsaan dan mengetahui seluk-beluk prioritas tantangannya dalam skala nasional, terbentang dari Aceh sampai Papua. Tetapi, sebagaimana sebuah kesebelasan sepak bola, posisi wapres dan jajaran kabinetnya sangatlah vital mengingat tidak mungkin agenda pembangunan bangsa sebesar ini hanya digantungkan harapannya kepada sosok seorang presiden. Ini sebuah negara besar, bukan negara kecil seperti Brunei atau Singapura. Menjadi sebuah tragedi jika yang terpilih menjadi presiden nanti tidak mampu memainkan perannya sebagai play-maker, sementara pemain lain mutunya tidak bagus karena menjadi menteri hanya lantaran jatah parpol yang tergabung dalam koalisi untuk memenangkan pemilu. Jika team-work seperti ini yang akan muncul pasca-2014, kita semua khawatir kondisi bangsa akan semakin memburuk. Kita kehilangan momentum lagi untuk membuat berbagai prestasi dan terobosan dari kesemrawutan administrasi pemerintahan yang digerogoti oleh korupsi, lembeknya penegakan hukum, dan program pendidikan yang berjalan di tempat. Dari sekian banyak pilkada yang angka golputnya rata-rata mendekati 40%, ini sebuah sinyal negatif yang mengkhawatirkan bahwa masyarakat semakin tidak percaya kepada caloncalon pemimpin yang ditawarkan oleh parpol. Jika golput ternyata juga membengkak pada Pemilu 2014 nanti, ini mengisyaratkan turunnya kepercayaan rakyat kepada calon presiden yang pada urutannya akan mempersulit kepala negara untuk memberdayakan rakyatnya. Lebih mengkhawatirkan lagi kalau anggota kabinetnya juga semata perwakilan jatah parpol koalisi dengan mengorbankan prinsip integritas dan profesionalitas. Ini mimpi buruk bagi masa depan Indonesia. Kita memerlukan presiden yang memiliki integritas kuat, memiliki rekam jejak perihal cerita suksesnya, memiliki karakter, dan menguasai problem bangsanya sehingga bisa tampil prima sebagai political playmaker. Jangan sampai pemimpin yang terpilih hanya karena modal popularitas dan legalitas, namun minus integritas dan kapabilitas. Apakah ada calon yang ideal yang mendekati kriteria di atas? Jika kepemimpinan diproyeksikan sebagai sebuah tim, yang mesti diperhatikan adalah bagaimana menyusun team-work yang secara individual andal, lalu dicari presiden yang punya wibawa moral-intelektual untuk memberdayakan dan menyinergikan anak buahnya, bagaikan seorang konduktor dalam orkestra. Seorang presiden tidak mesti mengetahui secara detil persoalan bangsa. Yang paling penting memiliki wibawa moral yang ditopang dengan wawasan global dan mendasar apa saja yang menjadi tantangan utama bangsa ini, lalu memilih jajaran pembantunya yang berintegritas dan andal kemampuan teknokratiknya. Memimpin adalah menginspirasi. Memimpin adalah menggerakkan. Untuk itu, tanpa wibawa moral dan visi yang jelas, sulit menggerakkan anak buah, terlebih lagi menginspirasi dan menggerakkan rakyat Indonesia. Dalam sejarah pergerakan, banyak tokoh perubahan sosial yang telah lama meninggal, namun pengaruhnya masih bertahan, bahkan berkembang, karena kekuatan ide dan gagasannya serta keteladanannya dalam mencintai dan melayani rakyat yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Di era informasi ini, sosok seorang pemimpin yang sukses dan dicintai rakyatnya di sebuah negara akan mengundang simpati dan pengikut dari negara lain. Sebaliknya, jika muncul sosok pemimpin yang dibenci dan dijatuhnya rakyatnya, akan cepat tersebar beritanya ke seluruh dunia dan akan menerima kecaman secara global. Jadi, kepemimpinan nasional di era informasi tidak hanya menjadi isu lokal dan nasional, tapi juga diikuti oleh masyarakat dunia. Siapa pun yang akan terpilih jadi presiden Indonesia nanti, rakyat pedalaman di Aceh sampai Papua akan merasakan dampaknya langsung, termasuk juga sekian negara lain yang sudah puluhan tahun menanamkan aset uang dan kekuasaannya di negeri dengan sumber alam yang kaya raya DR KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullahnfl Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Alia Maerani;Anisa FitriyaniDosen FH Unissula;Mahasiswa PBI FBIKSuatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patrionalis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Di era globalisasi ini sangat penting menanamkan wawasan kebangsaan pada diri generasi muda. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial dimasa yang akan datang. Generasi muda merupakan potensi bangsa yang dipersiapkan untuk dapat berprestasi dan memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan bangsa dan Negara. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan kuat karena secara sadar muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu harus menanamkan wawasan kebangsaan yang kuat dalam diri mereka agar mereka tahu betapa pentingnya perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti kata pepatah yang berbunyi "Mereka yang saat ini berusia muda, kelak pada waktunya akan menjadi dewasa dan menjadi pemimpin bangsa." Pepatah ini mempunyai maksud bahwa jika generasi muda ingin menjadi pemimpin maka mereka harus mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat karena jika ia mempunyai wawasaan kebangsaan yang kuat berarti ia dapat menghargai bangsanya. Apalagi menurut prediksi bahwa pada tahun 2025-2045 mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana usia produktif di Indonesia akan menjadi kelompok usia paling banyak di Indonesia dibandingkan kelompok usia lain. Pada saat itu wawasan kebangsaan dan penguatan karakter sangat penting ditanamkan dalam diri para generasi muda,tidak hanya agar dapat memajukan bangsa Indonesia namun juga dapat membuat Bangsa Indonesia menjadi semakin solid. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang disertai kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sangat penting dalam hubungan antar bangsa dan dalam pergaulan antar bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Konsep kebangsaan merupakan hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan antara Indonesia dengan negara lainnya. Sebenarnya onsep kebangsaan itu muncul atas dorongan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dan memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan bangsa Indonesia menolak berbagai diskriminasi suku,ras, keturunan, warna kulit, agama maupun dari status sosial. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan didalam bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan bagi generasi muda khususnya pelajar sebgai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda khususnya pelajar dilakukan dengan membangun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan Guru Besar Tasawuf Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Usman Ismail mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menguatkan karakter bangsa adalah dengan cara mengenalkan sejarah bangsanya. Menurutnya hanya dengan cara itulah para generasi muda akan lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia dan kelak akan lebih siap untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan datang."Ditangan mereka kualitas bangsa ini dipertaruhkan. Kalau hari ini ada bayi lahir,maka 20 tahun kemudian ia akan menjadi remaja. Kalau hari ini remaja, 20 tahun lagi sudah menjadi pemimpin bangsa. Maka kaum muda saat ini sudah harus mempunyai pikiran yang terbuka, kreatif, inovatif, dan komunikatif dalam melihat persoalan bangsa ini," Beliau melanjutkan. Wawasan kebangsaan menurut beliau sangat penting dikuasai mengingat besarnya wilayah Indonesia saat ini, banyaknya jumlah penduduk, dan aneka ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan kuatnya pengetahuan kebangsaan pada generasi muda, beliau yakin generasi muda akan lebih kuat untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan yang datang dari berbagai banyak generasi dizaman sekarang mulai luntur wawasan kebangsaannya. Dapat dilihat dari cara hidup anak-anak zaman sekarang yang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan juga perkembangan teknologi yang pesat. Hal itulah yang berpengaruh besar pada generasi muda. Informasi sekarang sangat mudah diakses hal itu menyebabkan bukan hanya informasi positif saja yang dapat diakses namun juga informasi negatif yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Tanpa adanya pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi pemuda maka bangsa Indonesia kedepannya akan semakin kehilangan jati diri karena para pemuda mulai menurun rasa cinta tanah air, para pemuda mulai menurun rasa rela berkorban demi negara, menurunnya pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda Dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh akibat dari kurangnya pengetahuan akan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda adalah maraknya tawuran, geng motor, anak sekolah suka membolos, melanggar tata tertib, dll. Bahkan sering kita jumpai banyak anak muda zaman sekarang yang tidak hafal pancasila dan nama-nama Presiden Republik Indonesia. Padahal kita semua tahu pancasila adalah ideologi Negara Indonesia. Berikut adalah beberapa cara menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda Mengenalkan lebih dalam mengenai sejarah bangsa Indonesia, aneka ragam adat istiadat,lagu-lagu rakyat, tarian daerah,dan kakayaan alam yang ada Indonesia kepada generasi pemahaman kepada generasi muda mengenai peran serta rakyat Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian didunia kepada generasi muda agar rajin membaca buku, mengadakan diskusi, seminar lokakarya,kemudian mengadakan lomba di hari-hari nasional seperti pada hari kegiatan ekstrakulikuker di sekolah ataupun dikampus. Generasi muda harus mengetahui makna wawasan kebangsaan yaitu dengan cara memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Tak hanya pancasila saja yang wajib dipahami oleh para generasi muda namun juga semboyan Bhineka Tungga Ika. Yang berarti keharusan untuk menghargai perbedaan yang ada baik suku, agama, ras maupun antar golongan. Karena toleransi adalah syarat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemauan dan kemampuan untuk menerima adanya berbagai perbedaan itulah yang harus tetap dipupuk dan dibangun dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama sebagai satu betapa pentingnya peran generasi muda maka sangat penting untuk menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda sejak dini. Oleh karena itu sejak memasuki sekolah dasar telah diberi pendidikan tentang wawasan kebangsaan. Oleh karena itu Lembaga-lembaga pendidikan berperan penting memberi bekal penalaran kepada masyarakat terutama pada generasi muda agar dapat menilai mana- mana dari tradisi yang berhenti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, mana yang berlanjut dan mana yang berubah bentuk. Pendidikan mempunyai peran strategis untuk membimbing peserta didik sebagai penerus bangsa, memberikan basic perilaku untuk saling menghormati masyarakat yang ada, memberikan pencerahan terhadap perilaku yang menyimpang yang merugikan bangsa dan negara, serta mampu menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang mau dan mampu membela bangsanya dan mengamankan aset-aset bangsanya. Dalam hal ini generasi muda merupakan sosok individu yang sangat berkompeten dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena hal tersebut akan membawanya kearah kemajuan diri dari bangsanya. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Erlina Nur Azizah Politik Monday, 10 Jan 2022, 1224 WIB Penulis Erlina Nur Azizah Kepemimpinan nasional Indonesia di tengah percaturan internasional pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah berjalannya demokrasi liberal dan transparansi. Berjalannya demokrasi yang ditandai adanya pelaksanaan pemilihan langsung,sistem ini dipilih sebagai suatu memilih pemimpin baik nasional maupun daerah yang dianggap memilih pemimpin secara langsung ini sesungguhnya mulai diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan secara langsung ini dimaksudkan sebagai mekanisme warga negara untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap,jujur dan dapat ini menurut para pengamat merupakan suatu bentuk perkembangan yang positif dibandingkan sistem yang terdahulu,karena telah mampu merubah panggung politik Donald K Emmerson mengemukakan; panggung politik pada masa orde baru hanya dikuasai sekelompok kecil elit di di panggung politik relatif tertutup dan tidak melibatkan interaksi dengan” penonton atau rakyat”,bahkan para aktor politik itu tidak banyak peduli apakah aktingnya tersebut disukai atau tidak oleh “penonton atau rakyat” Jawa Pos 3 januari 2011. Setelah pemerintah reformasi berhasil melaksanakan pemilihan langsung pada tahun 2004 yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono,dunia luar langsung merespon positif dengan berjalannya sistem telah terpilihnya kepemimpinan nasional yang tepat, Indonesia dapat menempati posisi terhormat di dunia internasional. A. Kepemimpinan dan Perubahan Sosial Peran dan fungsi kepemimpinan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki adalah bagaimana pemimipin dapat melakukan perubahan sosial yang berarti bagi kemajuan sebuah bangsa, merubah nasib rakyat dari keterpurukan hidup kepada kelayakan hidup better life sebagai manusia, dari keterpurukan ekonomi kepada perekonomian yang meningkat, sehingga hajat hidup rakyat dapat meningkat dengan baik, dari ketimpangan sosial social inequality pada keseimbangan hidup yang layak social equality, dari banyaknya buta hurup menjadi melek baca kepada kecerdasan yang bermakna, dari pendidikan yang dibangun dapat menumbuhkan SDM yang handal, unggul dan tangguh, dari gizi buruk kepada nilai gizi yang sehat dan kesehatan yang lebih layak, dari kekumuhan kepada kebersihan dan kelayakan hunian menuju kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, tuntutan perubahan itu meliputi berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Jika para pemimpin tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam membangun kesejahteraan rakyat yang lebih layak, sebaiknya berpikirlah, tidak usah tampil menjadi pemimpin’ apalagi dengan memaksakan diri tanpa ada kemampuan mental dan intelektual serta leadership yang tangguh. Pemimpin dituntut memiliki sikap mental yang berani dalam menegakkan undang-undang demi harkat dan martabat bangsa. B. Kepemimpinan Visioner Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang dapat merekonstruksi serta memproyeksikan Rencana Strategis Jangka Panjang ke depan. Ada tahapan perioritas yang harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Negara dan pemerintahan perlu membangun visi dan misi negara, sehingga arah kehidupan bangsa Indonesia dari sudut Ipoleksosbudhankamnas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional terjabarkan secara nyata serta menjadi kebijakan para pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Kepemimpinan visoner harus dapat menjawab dan merubah keadaan serta mampu mengembalikan harkat dan martabat bangsa. C. Kepemimpinan Berbasis Kompetensi Kepemimpinan berbasis kompetensi pada dasarnya adalah kepemimpinan yang didasarkan kualitas mental dan intelektual serta nilai akademik yang tangguh dan unggul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, the right man on the place’ orang yang berkualitas secara akademik dan leadership ditempatkan secara tepat dan proporsional. Penempatan jabatan pada posisi strategis yang berdasar kompetensi dan keahliannya akan membawa misi perubahan, keberkahan dan keselamatan, namun manakala sebaliknya akan berakibat buruk serta menjadi bumerang terhadap keadaan. D. Kepemimpinan Berbasis Imtak Kepemimpinan berbasis imtak iman dan takwa adalah modal dasar yang kuat dalam membangun suatu pekerjaan work building. Ibarat sebuah bangunan, maka fondasi yang kuat itu sangat menentukan kokohnya sebuah bangunan, apabila fondasi bangunan itu kurang kuat, maka kondisi bangunan tersebut bisa rapuh dan roboh. Begitu juga manusia, apabila memiliki iman dan takwa yang kuat dan tangguh, maka sikap hidup dan pola pikirnya tegak lurus istiqomah dan tidak dapat dipengaruhi oleh gerakan syaithoniyah yang selalu membuat orang was-was dan ragu QS. An-Naas 1-6. 1. Kepemimpinan Birokrasi Negara Kepemimpinan birokrasi dapat didefiniskan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif, dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan ketrampilan. Fenomena Kepemimpinan Birokrasi • Pemimpin birokrasi bekerja belum digerakkan oleh visi misi masih berpatokan pada peraturan yang kaku • Pemimpin birokrasi mengendalikan kewenangan formal, kekuasaan jadi kekuatan dalam menggerakkan bawahan • Pemimpin birokrasi masih memiliki kompetensi rendah, hal ini disebabkan pola promosi kurang memperhatikan kompetensi pejabat yang diangkat • Lemahnya akuntabilitas pemimpin birokrasi Di Indonesia, fenomena pimpinan yang bukan pemimpin masih banyak ditemukan pada organisasi birokrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena sistem promosi kepegawaian birokrasi kita, seperti diindikasikan Kwik Kian Gie 2003, masih belum sepenuhnya berdasarkan keahlian merit-based promotion, tetapi masih diwarnai oleh hubungan kepartaian spoil atau keluarga nepotism, sistem karir career, prestasi kerja performance, atau bahkan perlindungan patronage Sianturi, 1984. Jadi jangan heran, kalau pada suatu lembaga pemerintah ditemukan seorang kepala unit yang hanya bisa memerintahkan ini-itu, tanpa tahu bagaimana seharusnya memimpin pegawainya. Terdapat sepuluh karakteristik kepemimpinan birokrasi transaksional dalam lingkup organisasi pemerintahan sebagai berikut 1. Berdasarkan transaksi Kepemimpinan birokrasi bertindak atas dasar transaksi atau pertukaran antara jabatan dan kinerja, gaji dan pekerjaan, kerja keras dan bonus, dsb. 2. Kejelasan aturan Pedoman dan aturan pelaksanaan tugas dan pekerjaan disusun secara jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai.. 3. Orientasi pada pengawasan Mengawasi dan memantau tugas dan pekerjaan secara ketat dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek. 4. Anti perubahan Menolak setiap perubahan yang berasal dari luar sistem organisasi karena khawatir akan merusak tatanan kelembagaan yang telah ditetapkan. 5. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan Mengembangkan budaya kekuasaan, loyalitas pada atasan, hierarki hubungan atasan-bawahan, dan komunikasi bottom-up 6. Fokus pada pekerjaan Mengarahkan pegawai untuk fokus pada penyelesaian tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. 7. Kewenangan atasan mutlak Tidak ada pemberdayaan pegawai karena kewenangan untuk mengambil keputusan mutlak pada pimpinan. 8. Pembatasan kreatifitas pegawai Pegawai diatur dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. 9. Individualitas kerja Kerja sama antar pegawai tidak dianjurkan, sehingga muncul persaingan tak-sehat dan saling curiga-mencurigai di antara mereka. 10. Disharmoni organisasi Hierarki kekuasaan, formalitas hubungan, komunikasi bottomup, dan absennya kerjasama antara pegawai mengakibatkan ketidak-kondusifan organisasi. Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta kepemimpinan indonesia kepemimpinan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sebuah Refleksi Kemerdekaan Indonesia yang ke- 66 Kepemimpinan adalah sebuah seni mempengaruhi orang lain agar memiliki kacamata yang sama dengan pemimpinnya untuk visi dan misi serta tujuan bersama. Kepemimpinan di Indonesia pun sampai saat ini telah ditorehkan oleh beberapa orang yang terpilih sebagai pemimpinnya dan membawa arah bangsa ini sesuai dengan gaya dan corak yang dirumuskan oleh pemimpin beserta tangan kanan dan tangan kiri memang tak dipungkiri merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi, namun tidak ada salahnya jika kita mempelajari sejarah untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, ibaratnya kita menengok ke belakang untuk melihat kesalahan yang telah terjadi setelah itu sepenuhnya focus ke depan dengan amunisi obat penawar kesalahan dan momentum masa depan yang lebih Konsep KepemimpinanKepemimpinan secara konsep berawal dari kepemimpinan potensial yang selanjutnya jika di asah akan menghasilkan kepemimpinan kinetic. Kepemimpinan Kinetik inilah yang secara rill dapat dilihat kinerja nyatanya oleh setiap objek yang dipimpin dan pihak ketiga. Kunci kesuksesan dari segi kepemimpinan adalah dengan gaya masing-masing pemimpin yang sesuai dengan kondisi serta berada pada koridor waktu yang tepat. Kepemimpinan pun merupakan hasil dari interaksi dua arah antara pemimpin dengan orang yang KepemimpinanSejatinya sebuah pembentukan karakter manusia, Kepemimpinan dari aspek tatanan kehidupan merupakan hasil bentukan. Bentukan mengandung arti bahwa kepemimpinan ini nyatanya adalah hasil dari proses berbagai kristalisasi dan pola piker yang mendalam yang dari kewaktu mengalami pendewasaan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kebijaksanaan dalam kehidupan. Secara asal kata mengandung makna kata sifat bukan kata kerja, mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang sejati memang akan terpatri dalam diri KepemimpinanKepemimpinan yaitu Pertama, Proses Pembentukan. Kedua, Praktik Gaya dan system Manajemen diri dan organisasi. Ketiga, Hasil capaian yang terukur dan memberikan Kepemimpinan Nasional di Indonesia baca Presiden1. Ir. Soekarno 1945-1966. Beliau lah orang pertama yang memimpin bangsa Indonesia setelah bangsa ini mengalami penjajahan yang cukup lama oleh Belanda dan Jepang. Pada masa kepemimpinannya Beliau dibantu oleh Bung Hatta. Bung Karno sapaan hangat yang memiliki kemampuan dalam Solidarity Maker, sementara itu Bung Hatta memiliki kecendrungan sebagai garda terdepan dalam hal administrative. Akhir kepemimpinannya Bung Karno disingkirkan secara dictator dengan kekerasan. Namun yang paling mencolok semasa pemerintahaannya, Bung Karno adalah pemimpin yang senantiasa memompa optimism Politik 1966-1998. Pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto Kemelut sejarah banyak terjadi misteri didalamnya. Beliau bisa disebut sebagai pemimpin yang otodidak dan pragmatis. Dari sisi kepemimpinanya cendrung represif dan mengorbankan kebebasan kebijakannya secara keliru baca Liberal sehingga mengantarkan Indonesia ke Pintu Krisis Ekonomi dan Politik yang parah 19983. Prof. Habibie 1998-1999. Jika dilihat secara fase kepemimpinan, bisa dibilang kepemimpinan Bapak BJ Habibie adalah menghadapi fase “Liberalisasi Politik” yang sulit. Dan karena merupakan benih dari pemerintahan sebelumnya, Prof yang menjadi orang no 1 di Indonesia ini tidak bisa keluar dari stigma “Pelanjut Soeharto”. Bisa dibilang pada saat itu beliau memimpin Negara ini bukan pada waktu momentum yang tepat. Alhasil Gagal memelihara gerakan. Dan cendrung dengan Politik yang minimal.Bersambung Lihat Politik Selengkapnya MODUL WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA by 1. Materi Pokok 1 Konsep Wawasan Kebangsaan Meliputi Keempat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Serta Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami konsep wawasan kebangsaan yang meliputi keempat Konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela Sub Materi Pokok a. Pengantar Wawasan 1. Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa 1. Deklarasi 2. Wawasan 3. Wawasan 2. Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 3. Nilai nilai dalam Wawasan a. Nilai dalam b. Nilai dalam UUD c. Nilai dalam d. Nilai dalam Bhineka Tunggal a. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, keempatnya merupakan unsur penting dalam wawasan kebangsaan yang selalu menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara 4 konsensus b. Wawasan Nusantara bukanlah sekadar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen- elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 delapan gatra atau yang disebut sebagai Asta c. Globalisasi memberi kebebasan dalam mengakses informasi yang dapat menimbulkan eksesif di berbagai bidang, menantang eksistensi sifat-sifat dan kebudayaan bangsa Ketahanan Latihan untuk lebih memahami konsep wawasan kebangsaan 1. Mengapa Pancasila diyakini sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia? 2. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan NKRI? 3. Jelaskan dengan kalimat sendiri, apa pendapat Saudara mengenai Wawasan Nusantara? Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara menjawab soal-soal pertanyaan di atas? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara dapat mempelajari kembali materi di atas. 2. Materi Pokok 2 Rangkaian Pemikiran Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional Sebagai Dasar Praktik Analisis Berbasis Indikator Menganalisis rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Sub Materi 1. Deklarasi 1. Semangat juang Balaputradewa dan Gadjah Mada dilanjutkan oleh Djuanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antar pulau di 2. Territiale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie Ordonansi Tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939. Peraturan tersebut hanya mengakui batas wilayah laut negara hanya sejauh 3 mil dari garis 3. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik 4. Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB United Nation Convention on Law of Sea/ UNCLOS di tahun 2. Keteladanan Bela Negara 1. Sikap rela berkorban dengan menolak bayaran yang lebih tinggi demi pengabdian menjadi teladan yang layak 2. Tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan 3. Menjadi Menteri 17 kali hingga beliau dijuluki sebagai “Menteri Maraton" 4. Beliau sangat mementingkan persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan 5. Pejuang persatuan dan keutuhan wilayah melalui Deklarasi 3. Keutuhan Teritorial dan Segenap Elemen Kekuatan 1. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan 2. Elemen- elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Asta Gatra, 4. Kaitan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 1. Wawasan nusantara merupakan cara pandang ke dalam diri atau ke luar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan 2. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang harus kita capai bersama dari aspek Asta Gatra demi tercapainya tujuan 5. Astagatra sebagai Alat Trigatra + Pancagatra digunakan untuk menganalisis kaitan wawasan nusantara dengan ketahanan a. Deklarasi Djuanda adalah pernyataan mengenai wilayah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan wilayah kedaulatan kesatuan Republik b. Setelah lulus dari masa perkuliahannya Djuanda lebih memilih mengajar di almamater nya pada masa SMA-nya terdahulu, padahal beliau ditawari untuk menjadi dosen di almamater nya dengan upah yang lebih c. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan d. Mewujudkan Ketahanan Nasional perlu pemahaman terhadap Wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan pencarian informasi information search dari berbagai sumber akademik mengenai Rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Asta Gatra. Kemudian, melakukan diskusi secara berpasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara melakukan information search lebih mendalam mengenai materi pokok di atas dan memahaminya? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara diharapkan dapat meneruskan pencarian informasi mengenai materi di atas. 3. Materi Pokok 3 Signifikansi Visi dan Tujuan Negara bagi Pembangunan Nasional serta Kaitannya dengan Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai- nilai dasar bela Sub Materi 1. Review Visi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1. Visi NKRI secara otentik termuat di dalam dokumen yuridis hukum positif tertinggi yang ada dan berlaku di dalam konstitusi yaitu pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ditegaskan bahwa visi Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 2. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek rohani dan jasmani, spiritual-material, seperti yang dituangkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”. Untuk memahami hal ini maka kita dapat mengacu kepada konsep umum mengenai 2. Sistematika dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai Upaya Perwujudan Visi dan Tujuan Kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai 3. Pembangunan Nasional dan Nilai-nilai Dasar Bela 1. Pembangunan nasional yang tengah, sedang, dan akan berlangsung, dilaksanakan melintas segenap bidang dan sektor kehidupan 2. Empat Menko di Kabinet menggambarkan tujuan pembangunan a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjadi ranah utama Kementerian Koordinator Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam. 2. Memajukan kesejahteraan umum, menjadi ranah utama Kemenko 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi ranah utama Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan PMK. 4. Kemenko Kemaritiman menjadi cerminan perwujudan doktrin Geopolitik Nasional Wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari konsepsi dari trigatra geografi, demografi, dan kekayaan sumber daya alam. 4. Signifikansi Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai-nilai Dasar Bela a. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang b. Sila ketiga persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama cinta tanah air, nilai kedua sadar berbangsa dan bernegara, nilai keempat rela berkorban. a. Visi dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan kenyataan ini maka segenap upaya/ program/ strategi/ kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan b. Pembangunan nasional membutuhkan gerakan dari para pemimpin negeri untuk menggerakkan masyarakatnya termasuk para menteri dan aparatnya menuju pembangunan nasional yang meliputi aspek material dan c. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara memahami mengenai materi di atas? Setelah saudara membaca uraian mengenai tujuan negara, pembangunan nasional, serta konsepsi bela negara berdasarkan pada Pancasila diharapkan saudara dapat mengerjakan soal-soal di atas dan meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika belum, saudara dapat mempelajarinya kembali. 4. Materi Pokok 4 Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Kesinambungan Kinerja sebagai Refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Indikator Memahami pemberantasan korupsi jangka panjang sebagai basis kesinambungan pembangunan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Sub Materi 1. Pemberantasan Lemahnya integritas dan rendahnya kesadaran bela negara menyebabkan seseorang rentan atau tergoda untuk melakukan tindakan 2. Kesinambungan Korupsi dan perilaku koruptif muncul menggerus benteng etika dan akuntabilitas, serta semangat anti korupsi. Hal ini dipastikan akan menihilkan makna kompetensi, menghancurkan integritas organisasi dan kepercayaan publik, meruntuhkan kinerja organisasi dan kepuasan publik, yang juga berarti pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengorbanan rakyat. Mengakibatkan kesinambungan kinerja tidak a. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan b. Integritas dimaknai sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang c. Peranan pemimpin sebagai sosok individu sentral dalam suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintah yang digerakkan oleh ASN sangat penting untuk menularkan sifat Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana pemberantasan korupsi tersebut dalam kesinambungan kinerja sebagai refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara berdiskusi tentang Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan mempelajari materi pokok berikutnya. Jika belum, saudara dapat mempelajari materinya kembali. 5. Materi Pokok 5 Inventarisasi Solusi Kreatif dan Kekinian dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kewaspadaan Nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan Indikator Menganalisis penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai kerangka kerja dalam melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian guna mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan Sub Materi 1. Penyegaran Konsep Kewaspadaan Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap yang terbangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi Perubahan lingkungan strategis akan selalu berpengaruh bagi Indonesia. Era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit di prediksi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT. a. Kewaspadaan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara-nya dari suatu potensi b. Globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, HAM, korupsi, terorisme, proxy war, separatisme, bencana alam, krisis air, energi, serta pangan, kejahatan siber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh ASN sebagai abdi negara dalam c. Perubahan lingkungan strategis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, menjadi bagian dari perjalanan peradaban Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana hambatan-hambatan pemberantasan korupsi, kemudian melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Apakah Saudara sudah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok Saudara? Jika sudah maka saudara sudah berhasil menyelesaikan materi pada materi kelima ini. Jika belum, maka saudara dapat membaca kembali materi tersebut. 6. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, Widyaiswara Ahli Utama / Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan [email protected] Deskripsi Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Nilai -nilai Wawasan Nilai nilai Nilai nilai Bela Tujuan Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Indikator 1. Peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah; 2. Peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan 3. Peserta mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara; 4. Peserta mampu menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. 7. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

makna negara dan kebangsaan bagi kepemimpinan nasional